By Ktd Admin 
PALEMBANG SUMSEL SibaNews.com-,Kritik tajam menyeruak terhadap proyek penimbunan lahan rendah di sekitar RS Siti Fatimah dan Sukabangun, Palembang.
Ketua DPW GEMPITA Sumatera Selatan, Arianto, menuding pembangunan tersebut sarat ambisi kekuasaan, mengabaikan fungsi resapan air, dan berpotensi menenggelamkan masyarakat dalam bencana banjir.
“Ini jelas tindakan serampangan. Tanah rendah yang seharusnya jadi resapan malah ditimbun demi kepentingan segelintir pihak. Kalau dibiarkan, bukan hanya banjir, tapi pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat,” tegas Arianto, pada media SibaNews. Senin (18/8/2025).
Arianto menegaskan, praktik semacam ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta amanat Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Kalau aturan hukum ditegakkan, pembangunan ini bisa digolongkan sebagai pelanggaran serius. Jangan hanya karena dalih investasi, rakyat dikorbankan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arianto mengungkapkan, di sekitar RS Siti Fatimah terdapat keluarga besar Gempita yang sudah puluhan tahun tinggal, seperti Kuyung Jon Kuncit, Ican, hingga Bu Asmi (pengacara).Mereka kini berada di garis depan ancaman banjir akibat penimbunan.
“Apakah negara tega menenggelamkan warganya demi segelintir pengembang rakus..?, Apakah nyawa rakyat lebih murah daripada tiang pancang gedung-gedung pencakar langit?” kritik Arianto dengan nada keras.
Ia menegaskan, GEMPITA Sumsel akan mengawal ketat mega proyek ini sampai tuntas, bahkan siap melayangkan laporan resmi ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan.
“Palembang jangan dijadikan kuburan air akibat kerakusan elit. Kami akan terus bersuara, demi NKRI,” pungkasnya.(Td)