By Ktd Admin 
Banyuasin Sumsel SibaNews.com-,
Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, kini menghadapi ujian serius di tingkat implementasi.
Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, program yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara justru dituding menyimpan ironi: menu tidak layak konsumsi, buah busuk, dan makanan basi.
Sorotan keras tersebut datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM GEMPITA) yang menyatakan akan melakukan konfirmasi lapangan secara menyeluruh sekaligus melayangkan laporan resmi kepada Satgas MBG Kabupaten Banyuasin hingga Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ketua LSM GEMPITA Kecamatan Air Kumbang, Rial Ali Akbar, S.T, menegaskan bahwa aduan yang diterima pihaknya bukan isu sporadis, melainkan pola berulang yang mengindikasikan lemahnya pengawasan serta dugaan pengabaian standar gizi nasional.
“Ketika negara berbicara tentang gizi dan masa depan generasi, maka toleransi terhadap makanan basi dan buah busuk adalah bentuk pengkhianatan kebijakan,” tegas Rial, Kamis (8/1/2026).
Hasil penelusuran awal LSM GEMPITA menemukan bahwa menu MBG di Desa Sidomulyo tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang, apalagi mendekati standar empat sehat lima sempurna.Fakta ini menjadi alarm keras, mengingat program MBG menyasar anak-anak usia sekolah yang berada pada fase krusial pertumbuhan fisik dan kognitif.
Lebih memprihatinkan, saat tim LSM GEMPITA berupaya meminta klarifikasi dari pihak pengelola MBG setempat, sikap tertutup dan penghindaran komunikasi justru ditunjukkan. Absennya penjelasan publik ini dinilai memperkuat urgensi intervensi otoritas yang lebih tinggi.
“Ketertutupan dalam program publik adalah gejala klasik dari tata kelola yang bermasalah. Karena itu, laporan resmi menjadi keniscayaan, bukan pilihan,” tambahnya.
LSM GEMPITA menyatakan laporan yang akan disampaikan dilengkapi bukti dokumentasi, testimoni tertulis wali murid, serta keterangan dari siswa yang terdampak langsung. Bahkan, sejumlah wali murid telah menyatakan kesiapan menjadi saksi apabila dilakukan inspeksi mendadak oleh tim pusat.
Salah satu wali murid menegaskan bahwa mereka tidak menuntut kemewahan, melainkan kelayakan dan keamanan pangan bagi anak-anak mereka.
“Anak-anak kami bukan tempat uji coba kelalaian. Mereka berhak atas makanan yang sehat, bukan yang dipertanyakan,” ujarnya.
Kasus ini menempatkan program MBG pada persimpangan etika dan akuntabilitas.
Jika benar terjadi penyimpangan, maka persoalan ini tidak lagi sebatas teknis distribusi makanan, melainkan menyentuh integritas pelaksanaan kebijakan negara.
Kini masyarakat pun menanti,apakah pengawasan akan bergerak cepat, atau persoalan ini kembali tenggelam di antara laporan dan janji. Yang jelas, gizi anak bangsa terlalu mahal untuk dikorbankan oleh kelalaian.(Td)
admin