By Ktd Admin 
MUBA SUMSEL SibaNews.com-,Suhu politik dan hukum di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kian memanas. Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), mahasiswa, dan aktivis bakal menggelar aksi besar-besaran di depan Mapolres Muba pada Jumat, 7 November 2025 pukul 09.00 WIB.
Aksi Perdana yang akan mencatat sejarah Polres muba yang bertajuk “Copot Kapolres Muba, Selamatkan Marwah Penegakan Hukum di Musi Banyuasin” ini diinisiasi oleh LSM Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) bersama LSM Serikat Masyarakat Sumsel (SMS), DPD Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air), Tim 9 Naga Hitam, DPD LAN (Lembaga Aspirasi Nusantara), Ormas Barikade 98, serta Forum Ormas Cakar Sriwijaya, dan sejumlah aktivis serta mahasiswa Muba.
Koordinator Aksi, Awam menegaskan,aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas lemahnya penegakan hukum di wilayah hukum Polres Muba, terutama di Polsek Keluang dan Babat Toman.
“Kasus besar seperti pembunuhan dan kebakaran sumur minyak ilegal seolah dibiarkan menggantung. Hukum jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat butuh keadilan yang nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago, SH, menyoroti macetnya penanganan kasus pembunuhan Herli Padli (Desember 2024) dan kasus serupa pada Oktober 2025 yang menewaskan warga asal PALI.
“Sudah hampir setahun, tak ada kejelasan. Sementara pelaku atau aktor di balik kasus itu seakan kebal hukum. Begitu pula dengan kasus kebakaran sumur minyak ilegal semua senyap tanpa akhir,” ujarnya dengan nada geram.
Desri juga menyinggung keberadaan DPO bernama Diana, yang mengakui kepemilikan sumur terbakar namun hingga kini belum ditangkap.
“Ironis! DPO bisa pergi umroh, sementara masyarakat yang menuntut keadilan justru diabaikan. Ini pelecehan terhadap hukum,” sindirnya tajam.
Selain kasus pidana, POSE RI juga menyoroti mobilisasi angkutan minyak ilegal yang diduga dibiarkan aparat hingga menyebabkan kerusakan jalan desa di Kecamatan Keluang.
“Truk-truk pengangkut minyak ilegal itu lewat saban hari, merusak jalan rakyat. Tapi, adakah tindakan tegas. Nihil,” tegas Desri.
Ketua DPC Ormas Barikade 98 Muba, Boni, menyatakan aksi ini menjadi momentum mendesak Kapolda Sumsel untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Polres Muba.
“Kami menuntut Kapolda Sumsel agar segera mencopot Kapolres Muba karena dianggap gagal menegakkan hukum dan menutup diri dari media serta kontrol sosial,” katanya.
Sementara Ketua DPD LSM Gempita Muba, Mauzan, menambahkan bahwa aksi ini tetap dilakukan secara damai namun tegas.
“Kami tidak anti-polisi, tapi kami menolak kepemimpinan yang alergi terhadap kritik. Kapolres itu seharusnya pelindung rakyat, bukan menara gading yang tak tersentuh,” ujarnya.
Aksi yang akan melibatkan mobil komando, bendera organisasi, dan pengeras suara ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi institusi kepolisian agar kembali kepada prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas publik.
Massa akan menuntut secara eksplisit agar AKBP God Parlasro Sinaga, SH., S.I.K., MH dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga integritas hukum, menutup ruang komunikasi dengan publik, dan membiarkan praktik ilegal tumbuh subur di wilayah hukumnya.
“Kami turun bukan untuk gaduh, tapi untuk menyelamatkan marwah hukum di Muba,” tutup Awam.(Td)