

Muba Sumsel- SibaNews.com,-Dalam rangka memperkuat tata kelola data sektoral dan mendukung implementasi program Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang melaksanakan kunjungan studi tiru ke Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat 23/5/2025.
Kunjungan ini berfokus pada pembelajaran praktik baik dalam penerapan sistem E-Walidata yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia.
Rombongan Dinkominfo Palembang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Rudy Yanuardi, S.Kom, serta Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Eko Mulyadi, S.Kom., MT. Mereka diterima langsung oleh Statistisi Ahli Muda Dinkominfo Muba, Mustito, S.Pd., bersama Tim Satu Data Kabupaten.


Dalam pertemuan tersebut, dilakukan diskusi mendalam mengenai alur kerja teknis, strategi koordinasi antar-perangkat daerah, serta optimalisasi fitur E-Walidata dalam mendukung pengelolaan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Kominfo Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, AP menyatakan bahwa sejak 2023, pihaknya telah berkomitmen penuh menjalankan fungsi sebagai Walidata daerah.
“Kami melakukan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah dalam setiap tahap perencanaan, pengumpulan, validasi, hingga data sektoral melalui portal Satu Data Kabupaten,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa data yang valid dan terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berbasis data (data-driven development) di tingkat daerah.
“Melalui sistem ini, Bappeda dan perangkat daerah lain dapat menyusun perencanaan pembangunan dengan lebih akurat dan terarah,” tambahnya.
Selain Palembang, sejumlah daerah lain seperti Lubuk Linggau, PALI, Lahat, Banyuasin, Muratara, dan OKU juga telah melakukan studi tiru ke Dinkominfo Muba.
Hal ini menunjukkan peran strategis Musi Banyuasin sebagai rujukan dalam implementasi E-Walidata SIPD di Sumatera Selatan.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antar-daerah dalam mempercepat pencapaian target Satu Data Indonesia, serta meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah daerah secara nasional.(Td)