By Ktd Admin 
MUBA SUMSEL SibaNews.com-,
Gelombang pertanyaan publik terhadap tata kelola anggaran kembali menghantam Kabupaten Musi Banyuasin.Kali ini, sorotan tajam mengarah pada postur APBD Tahun Anggaran 2026 di sektor pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebuah sektor yang semestinya suci dari kepentingan, namun kini justru diselimuti kabut kecurigaan.
Data yang beredar bukan sekadar angka Ia berbicara lantang Terkait Anggaran pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar menyentuh angka Rp75,5 miliar.
Belanja barang dan jasa BOSP-BOS reguler mengikut di angka Rp17,8 miliar. Deretan pos lain berjejer dengan nominal miliaran rupiah, membentuk lanskap anggaran yang terlihat megah,namun sekaligus mengundang tanya,apakah kemegahan ini berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
Di titik ini, publik tidak lagi melihat angka sebagai sekadar administrasi.Melainkan melihat pola .Pola yang “rapi”namun justru terlalu rapi.
Kemunculan angka-angka seragam seperti Rp900 juta, Rp700 juta, hingga Rp600 juta dalam berbagai paket bukan lagi kebetulan statistik. Dalam praktik pengelolaan anggaran, pola repetitif seperti ini kerap menjadi sinyal awal dari sesuatu yang lebih dalam, dugaan pengaturan nilai, fragmentasi paket proyek, hingga praktik distribusi kepentingan yang tak pernah tertulis di dokumen resmi.
Belum lagi pos belanja jasa tenaga pendidikan, kebersihan, keamanan yang tersebar dalam banyak paket. Secara administratif sah, namun secara substansi memunculkan pertanyaan ,apakah ini kebutuhan riil atau sekadar ruang longgar yang bisa dimanfaatkan.
Belanja PPPK paruh waktu pun tak luput dari sorotan. Ketika tenaga teknis, guru, hingga operator dianggarkan dalam skema serupa, publik berhak bertanya, apakah ini solusi kekurangan SDM, atau justru mekanisme baru dalam membengkakkan beban anggaran.
Di sisi lain, proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah di sejumlah kecamatan seperti Bayung Lencir, Sanga Desa, hingga Sekayu terus bergulir.
Namun pertanyaan mendasar tak kunjung terjawab, apakah ini berbasis kebutuhan mendesak, atau sekadar rutinitas tahunan yang harus tetap “hidup”Yang paling menggelitik, munculnya angka seperti Rp66.780.000 yang berdiri sendiri seolah catatan kecil yang terselip dalam buku besar bernilai ratusan miliar.
Kecil Mungkin. Tapi dalam logika pengawasan, justru dari angka-angka “kecil yang tak wajar” sering terbuka pintu besar.
Ironi pun tak bisa ditutup-tutupi,Di lapangan, suara keluhan masih terdengar,ruang kelas rusak, fasilitas terbatas, distribusi tenaga pengajar belum merata.
Sementara di atas kertas, anggaran mengalir deras tanpa jeda.Kontradiksi ini bukan sekadar masalah teknis. Ini soal kepercayaan publik,Tapi juga bukan sekadar opini.
Ini adalah sinyal bahwa publik mulai membaca, mulai menyusun, dan mulai mengaitkan.
Jika semua berjalan sesuai aturan, maka transparansi total bukanlah risiko melainkan keharusan.Jika tidak ada yang disembunyikan, maka audit independen seharusnya disambut, dan perlu dikemukakan kan secara detail dihadapan muka publik .
Karena satu hal yang tak bisa dibantah,
di era hari ini, angka bisa disusun rapi tapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri.
Dan ketika publik sudah mulai curiga, diam bukan lagi pilihan yang aman.
Sementara itu sampai berita ini ditayangkan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten musi Banyuasin belum dapat di konfirmasikan media ini, untuk mendapat keterangan scara resmi dan penjelasan secara rinci terkait anggaran pantastis tersebut.(Td).