By Ktd Admin 
Muba Sumsel SibaNews.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai upaya strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak bangku sekolah dasar, kini menghadapi sorotan publik di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
Pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Karya Maju dipertanyakan setelah salah satu wali murid menilai komposisi menu yang diterima siswa belum mencerminkan standar gizi ideal.Menu yang dibagikan pada Senin (23/02/2026) terdiri dari satu buah roti, satu potong tahu (dibagi dua), tiga buah kurma, dan empat buah kelengkeng.
Wali murid berinisial S menyebut komposisi tersebut belum memenuhi ekspektasi kebutuhan nutrisi anak usia sekolah yang tengah berada pada fase pertumbuhan penting.
“Programnya baik, tapi implementasinya harus benar-benar sesuai dengan tujuan. Anak sekolah butuh asupan yang cukup, seimbang, dan layak,” ujarnya.
Sorotan ini bukan sekadar keluhan personal. Ia mencerminkan kegelisahan publik atas konsistensi mutu program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak.
MBG dirancang bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi untuk meningkatkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan kualitas generasi mendatang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyediaan menu diduga berasal dari SPPG Sumber Agung di Kecamatan Keluang kabupaten Musi Banyuasin provinsi Sumatera Selatan unit dapur produksi dalam skema Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengawasan program tersebut di tingkat kabupaten Musi Banyuasin maupun penyedia layanan masih belum dapat dikonfirmasikan untuk mengetahui terkait standar komposisi dan penghitungan nilai gizi menu tersebut.secara substansi, program MBG merupakan kebijakan progresif.
Namun kebijakan yang baik menuntut pengawasan yang ketat. Transparansi mengenai standar kalori, komposisi protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral menjadi kebutuhan mendesak agar publik memperoleh kepastian bahwa setiap porsi yang dibagikan benar-benar memenuhi indikator gizi seimbang.
Pengamat kebijakan publik menilai, respons cepat pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap rantai produksi, pengawasan distribusi, serta keterlibatan ahli gizi independen dinilai perlu dilakukan.
Klarifikasi terbuka juga penting agar isu ini tidak berkembang menjadi distrust terhadap program nasional yang memiliki tujuan mulia.Musi Banyuasin hari ini menjadi cermin kecil dari tantangan besar implementasi kebijakan sosial di lapangan.
Jika satu sekolah saja memantik pertanyaan, maka momentum ini seharusnya menjadi alarm dini untuk audit kualitas secara menyeluruh, bukan sekadar pembelaan administratif.Anak-anak sekolah bukan angka statistik. Mereka adalah wajah masa depan bangsa.Program bergizi gratis harus benar-benar bergiz,i bukan sekadar gratis.
Masyakat secara luas di kabupaten musi Banyuasin menunggu langkah tegas dan meminta respons cepat pemerintah untuk memastikan bahwa cita-cita besar peningkatan kualitas generasi Indonesia te khusunya di wilayah Kabupaten musi Banyuasin tidak tersandung pada persoalan porsi dan komposisi saja. (Td).