By Ktd Admin 
Sumsel SibaNews. com-,
Dugaan Pembiaran kerusakan Jalan Provinsi Sekayu–Lubuklinggau kini tidak lagi dapat ditoleransi sebagai kelalaian administratif biasa.
Kondisi ruas jalan strategis ini telah melampaui batas kewajaran dan secara objektif mencerminkan dugaan kegagalan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya menjaga keselamatan publik pada jalur jalan lintas ini.
Sebagai jalan berstatus provinsi, Sekayu–Lubuklinggau seharusnya berada dalam pengawasan dan penanganan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Namun fakta lapangan menunjukkan sebaliknya,lubang menganga, kontur jalan rusak berat, genangan air permanen, serta kerusakan struktural yang terus dibiarkan tanpa rehabilitasi pengaspalan berdimensi ketebalan berkualitas secara menyeluruh.
Ironi ini semakin tajam ketika janji pengaspalan total yang disampaikan secara terbuka pada Januari 2026 terbukti tidak lebih dari narasi politik tanpa keberanian eksekusi. Yang hadir di lapangan hanyalah tambalan sporadis berbahan agregat—rapuh, sementara, dan gagal menjawab persoalan teknis.Dalam bahasa publik, habis hujan, rusak lagi; habis anggaran, warga tetap celaka.
Kemarahan masyarakat akhirnya bermuara pada aksi terbuka yang digelar pada rabu 04/02/2026 ,Gabungan warga pengguna jalan bersama organisasi sipil GEMPITA, DPD LAN, Cakar Sriwijaya, dan GERAMM menggelar unjuk rasa di Desa Sugihwaras, Kecamatan Babat Toman Provinsi Sumatera Selatan.
Aksi yang berlasung dengan Pembakaran ban bekas bukan simbol anarkisme, melainkan metafora keras atas hilangnya kepercayaan masyakat terhadap pimpinan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pejabat negara yang terbakar legitimasinya akibat kelalaian sendiri.
Dalam orasinya, Ahmad Jahri, SH menegaskan bahwa jalan ini merupakan urat nadi ekonomi regional yang menghubungkan sentra produksi, distribusi, dan mobilitas sosial masyarakat Musi Banyuasin.
Namun hingga kini, tidak ada kejelasan kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga, ali alih Janji asik Awal bulan Januari 2026 scara menyeluruh.
“Jika Dinas PU Bina Marga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih memilih diam, maka diam itu adalah keputusan politik dan setiap keputusan memiliki konsekuensi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi tudingan langsung terhadap lemahnya pengawasan, pembiaran kendaraan over load, serta absennya langkah teknis berkelanjutan infrastruktur .
Dalam perspektif hukum administrasi negara, situasi ini berpotensi memenuhi unsur maladministrasi berat,dugaan pembiaran, penundaan berlarut-larut, dan pengabaian kewajiban pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam memperhatikan jalan lintas provinsi sekayu-lubuk linggai sebagai infrastruktur publik.
Ketua GEMPITA Muba menambahkan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan klarifikasi normatif atau pernyataan empati simbolik. Yang dibutuhkan adalah keputusan anggaran yang tegas, pekerjaan fisik yang terukur, serta pengawasan nyata di lapangan, serta tentunya realisasi pelebaran jalan dan mutu renovasi jalan yang berkualitas baik. Terkhususnya dalam wilayah Musi Banyuasin menuju lubuk linggau.
“Negara tidak boleh menunggu korban jiwa untuk bergerak. Ketika risiko sudah nyata dan diketahui, maka pembiaran adalah bentuk kelalaian yang bermuatan moral dan hukum,Kondisi Jalan Sekayu–Lubuklinggau hari ini adalah cermin dugaan kegagalan kepemimpinan teknokratis di tingkat provinsi.ujarnya.
Jalan rusak bukan hanya merusak kendaraan dan ekonomi lokal, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pempinan wilayah sebagai apratur penyelegara negara.Ketika pemerintah absen di jalan raya, maka jalanan akan menjadi ruang koreksi rakyat.
Aksi di Babat Toman adalah peringatan terakhir. Jika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan termasuk Gubernur dan Dinas teknis terkait masih mempertahankan pola defensif dan reaktif, maka krisis infrastruktur ini akan berkembang menjadi krisis legitimasi.
Dan sejarah selalu tegas,kekuasaan jarang jatuh karena serangan, tetapi sering runtuh karena pembiaran.(Td).
admin