

MUSI BANYUASIN SIBANEWS.COM
Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan di Kabupaten Musi Banyuasin kini berada dalam ancaman serius. Kawasan konservasi yang semestinya menjadi benteng terakhir perlindungan keanekaragaman hayati justru diduga telah disusupi aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak ilegal dalam skala besar.
Informasi yang dihimpun dari laporan masyarakat dan disampaikan Ketua DPD Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN) Kabupaten Musi Banyuasin, Fitriandi, menyebutkan bahwa ratusan titik sumur minyak ilegal diduga telah menyebar hingga kawasan hutan Belide, Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal Jaya.
Jika informasi tersebut benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran aktivitas pertambangan ilegal. Ini menyangkut dugaan perusakan kawasan konservasi, ancaman terhadap habitat satwa dilindungi, serta pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan negara.
Pertanyaan paling mendasar yang kini patut dijawab adalah,bagaimana mungkin kawasan konservasi yang memiliki status perlindungan negara diduga dapat dimasuki aktivitas pengeboran minyak secara masif.
Apakah pengawasan kawasan selama ini berjalan efektif,Apakah patroli dilakukan secara berkala, Apakah titik-titik pengeboran sudah terdata,Jika sudah diketahui, tindakan konkret apa yang telah dilakukan,Jangan sampai masyarakat melihat kawasan konservasi seolah-olah menjadi wilayah tanpa kendali, sementara aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan terus berlangsung.


Kawasan hutan bukan ruang kosong yang boleh dikuasai siapa pun. Ada hukum, ada mandat perlindungan, dan ada institusi yang diberikan kewenangan untuk menjaganya.
BKSDA SUMSEL HARUS BUKA SUARA!
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan selaku pengelola kawasan konservasi.
Menyikapi perihal tersebut Fitriandi mempertanyakan efektivitas pengawasan dan langkah penanganan terhadap dugaan aktivitas sumur minyak ilegal tersebut.
“Ini kawasan konservasi, bukan kawasan tambang. Kalau benar ratusan sumur sudah masuk, bagaimana pengawasan selama ini.
Jangan sampai masyarakat justru melihat seolah-olah ada pembiaran,” tegas Fitriandi.
BKSDA Sumsel harus menjelaskan kondisi faktual kawasan, hasil patroli, inventarisasi kerusakan, serta langkah penanganan yang sudah dan akan dilakukan.
Publik tidak cukup diberikan penjelasan normatif. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.Persoalan minyak ilegal tidak boleh berhenti pada penangkapan pekerja yang berada di sekitar sumur.
Aparat penegak hukum harus berani menelusuri siapa pemodalnya, siapa pengendali operasionalnya, siapa penampung hasil produksinya, dan ke mana minyak tersebut didistribusikan.
Apabila terdapat jaringan yang terorganisasi, penanganannya harus menyentuh seluruh mata rantai, bukan sekadar menjadikan pekerja lapangan sebagai ujung penyelesaian perkara.Polda Sumatera Selatan dan Polres Musi Banyuasin perlu menjelaskan apakah dugaan aktivitas pengeboran di kawasan Suaka Margasatwa Bentayan sudah masuk dalam pemetaan penegakan hukum.
Jika sudah diketahui, apa langkah konkret yang telah dilakukan.
Jika belum, mengapa informasi mengenai dugaan ratusan sumur tersebut belum menjadi perhatian serius. Publik tentu ingin melihat keberanian aparat dalam membongkar jaringan di balik bisnis minyak ilegal.
Sebab, mustahil aktivitas berskala besar dapat berjalan tanpa adanya rantai pasokan, pembiayaan, pengangkutan, dan penjualan.
Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan profesional. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat kedudukan, kekuatan ekonomi, maupun hubungan dengan pihak tertentu.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya mampu menjangkau pekerja kecil, sementara aktor utama yang memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh.Dampak aktivitas pengeboran ilegal di kawasan konservasi berpotensi jauh lebih luas daripada persoalan ekonomi.
Pembukaan hutan, pembangunan jalan angkut, limbah pengeboran, tumpahan minyak, hingga aktivitas penyulingan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam habitat satwa.
Bentayan memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa digantikan begitu saja. Ketika kawasan rusak, kerugiannya bukan hanya milik pemerintah, melainkan seluruh masyarakat.
Karena itu, penanganan tidak boleh berhenti pada penindakan pidana. Pemulihan lingkungan, pemeriksaan kualitas air dan tanah, serta rehabilitasi kawasan harus menjadi bagian dari tanggung jawab penanganan.
DPD LAN Kabupaten Musi Banyuasin mendesak pemerintah dan institusi terkait untuk segera mengambil langkah konkret:
BKSDA Sumsel melakukan audit lapangan dan pemetaan seluruh titik dugaan pengeboran ilegal di kawasan Suaka Margasatwa Bentayan.
Gakkum Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kawasan konservasi.Polda Sumsel dan Polres Muba didesak untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pemodal, pengelola, penampung, serta jaringan distribusi minyak ilegal di wilyah tersebut.
Fitriandi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin Bentayan hanya menjadi objek pemberitaan ketika kerusakan sudah tidak dapat dikendalikan.
“Kami tidak ingin negara baru sibuk setelah hutan habis, habitat satwa rusak, dan pencemaran meluas. Sekarang saatnya semua institusi menunjukkan tanggung jawab. Jangan hanya berbicara soal perlindungan lingkungan, tetapi ketika kawasan diduga dirambah, masyarakat justru harus terus bertanya siapa yang bekerja,” tegasnya.
Kasus dugaan pengeboran minyak ilegal di Bentayan harus menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum di Sumatera Selatan.BKSDA harus menjawab persoalan pengawasan. Gakkum Kehutanan harus memastikan perlindungan kawasan berjalan. Kepolisian harus membuktikan keberanian membongkar jaringan bisnis ilegal sampai ke aktor utamanya.
Sebab, apabila dugaan aktivitas ratusan sumur tersebut benar, masyarakat berhak bertanya,bagaimana kawasan yang dilindungi negara bisa berada dalam ancaman sedemikian besar.
Jangan sampai hukum hanya terdengar lantang dalam konferensi pers, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis ilegal.Bentayan membutuhkan perlindungan, bukan pembiaran. Negara harus hadir, hukum harus bekerja, dan siapa pun yang terbukti merusak kawasan konservasi wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai jeratan undang undang berlaku.
(Td).