

Muba Sumsel SibaNews.com-,
Dugaan maraknya aktivitas minyak ilegal di Desa Pagar Dewa, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Lajam, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) provinsi Sumatera selatan menjadi tamparan serius bagi wajah penegakan hukum di daerah tersebut.
Aktivitas yang diduga berkaitan dengan pengolahan, penampungan hingga perdagangan minyak diduga tanpa izin tersebut memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat, Di mana ketegasan aparat penegak hukum Wilayah Bayung lincir sehingga aktivitas tersebut terlihat berjlan tanpa hamabatan dan makin menjamur.
Sorotan publik kini mengarah kepada jajaran Polsek Bayung Lencir. Sebab, sebagai institusi kepolisian yang memiliki wilayah hukum di kecamatan tersebut, masyarakat tentu berharap adanya pengawasan dan tindakan nyata terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum.


Jangan sampai muncul persepsi bahwa aktivitas yang diduga melanggar hukum seolah-olah dapat berlangsung tanpa hambatan, sementara aparat justru belum memperlihatkan hasil penindakan yang dapat diketahui publik.
Persoalan minyak ilegal di wilayah hukum Bayung lincir l bukan perkara sepele. Di dalamnya terdapat potensi bahaya kebakaran, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, ancaman keselamatan warga, hingga potensi kerugian negara.
Apabila benar aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka dan berulang, maka pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan aparat bukan lagi persoalan yang bisa dianggap remeh.
Institusi penegakan hukum wilayah tidak cukup hanya mengandalkan imbauan dan pernyataan komitmen,maupun kegiatan prefenti dalam menangani persoalan aktivitas kegiatan diduga ilegal tersebut. Publik membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar bekerja, bukan sekadar terdengar lantang dalam konferensi pers maupun terpampang seoanduk Himbauan belaka.
Aparat penegak Hukum wilayah Bayung Lencir perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.Apakah pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap dugaan lokasi aktivitas minyak ilegal di kawasan Lajam, atau tetap dibiarkan berjalan seolah tak terlihat,Apakah sudah dilakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, maupun penertiban secara tegas tanpa pandang buluh.
Jika aktivitas tersebut terbukti melanggar hukum, mengapa penindakan belum terlihat secara nyata, jangan sampai terkesan ada penindakan namun aktivitas tetap berjalan seolah tak kasat mata saja.
Tidak hanya itu spekulasi publikpun memeicu tanda tanya, Apa langkah konkret Aparat wilayah lakukan untuk mencegah aktivitas serupa terus berulang,Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap institusi, melainkan bagian dari kontrol sosial sekaligus tuntutan transparansi terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum yang katanya tegak lurus.
Perlu ditegaskan, tidak boleh ada satu pun pihak yang merasa kebal hukum. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun pengaruhnya.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji penertiban. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum masih memiliki wibawa di wilayah Bayung Lencir.
Kini publik menunggu, apakah Aparat hukum wilayah Bayung Lencir akan menjawab sorotan ini dengan tindakan nyata atau justru membiarkan pertanyaan masyarakat terus bergulir. Jika hal tersebut terus bergulir tanpa penindakan maka kapolda sumsel diharapkan untuk segera mengevaluasi jajaran penegakan hukum secara menyeluruh di wilayah tersebut.(D4)