By admin 
PALEMBANG.SibaNews.com,– Minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Palembang terhadap kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, atlet dari sembilan cabang olahraga yang akan mewakili Kota Palembang dikabarkan harus menanggung sendiri sejumlah kebutuhan selama mengikuti pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 2–7 November 2026 di Kota Palembang.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan dari sejumlah pengurus cabang olahraga. Pasalnya, menjelang pelaksanaan ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut, dukungan fasilitas dan pembiayaan dari pemerintah daerah dinilai belum jelas.
Sejumlah kebutuhan yang dipersoalkan meliputi biaya seleksi atlet, pemusatan latihan (training center/TC), konsumsi, transportasi, seragam kontingen hingga uang saku atlet dan pelatih.
Salah satu pengurus cabang olahraga, Sehat Saputra, S.H., yang akrab disapa Putra, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Palembang seharusnya memberikan perhatian serius terhadap para atlet yang akan berjuang membawa nama daerah.
“Kami sudah menyampaikan surat kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang hampir satu bulan lalu, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Untuk membentuk tim POPDA cabang olahraga pencak silat, kami bahkan sudah melaksanakan seleksi dengan biaya mandiri,” ungkap Putra.
Ia mengaku kecewa lantaran hingga menjelang pelaksanaan POPDA belum ada pertemuan maupun koordinasi yang melibatkan pengurus cabang olahraga dengan pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kota Palembang.
“Kami hanya mendapatkan informasi bahwa Dinas Pendidikan tidak memiliki anggaran untuk POPDA,” lanjutnya.
Menurut Putra, kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat POPDA merupakan agenda olahraga pelajar yang diselenggarakan secara rutin setiap dua tahun sekali. Karena itu, kegiatan tersebut semestinya telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Ini sebenarnya menjadi pertanyaan besar. POPDA merupakan agenda rutin dua tahunan, sama seperti PORPROV. Seharusnya kegiatan seperti ini sudah dapat dipersiapkan dan dianggarkan jauh-jauh hari. Jangan sampai atlet yang menjadi ujung tombak prestasi daerah justru harus berjuang dengan biaya sendiri,” tegasnya.
Kekecewaan tersebut juga berkaitan dengan belum adanya upacara pelepasan resmi atlet oleh Pemerintah Kota Palembang. Bahkan, menurut Putra, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai ketua kontingen POPDA Kota Palembang.
“Yang paling menyedihkan, tidak ada upacara pelepasan atlet oleh Pemerintah Kota Palembang. Sampai sekarang kami juga belum mengetahui siapa ketua kontingen POPDA Kota Palembang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Putra menjelaskan bahwa sejumlah kebutuhan atlet, mulai dari makan, minum, transportasi hingga seragam, harus dipenuhi secara mandiri oleh masing-masing cabang olahraga.
Bahkan, untuk kebutuhan administrasi berupa pencetakan kartu identitas atau ID Card, pihaknya mengaku juga diminta melakukan pencetakan sendiri.
“Atlet harus menanggung sendiri biaya makan, minum, transportasi, bahkan membeli seragam. Untuk ID Card saja, kami diminta oleh Dinas Pendidikan untuk mencetak sendiri,” jelasnya.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan kontingen dari sejumlah kabupaten dan kota lain di Sumatera Selatan yang menurutnya memperoleh fasilitas serta dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah masing-masing.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan mengenai komitmen Pemerintah Kota Palembang terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar. Sebab, keberhasilan atlet dalam meraih prestasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan semangat bertanding, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas, pembinaan, serta kepastian pembiayaan.
Para atlet yang akan berlaga membawa nama Kota Palembang semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak agar dapat berkonsentrasi menghadapi pertandingan tanpa dibebani persoalan biaya kebutuhan dasar.
Oleh karena itu, publik kini menantikan penjelasan resmi Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Pendidikan, terkait persoalan anggaran POPDA 2026 tersebut. Termasuk langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan kontingen tetap terpenuhi menjelang pelaksanaan pertandingan.
Jangan sampai semangat para atlet pelajar untuk mengharumkan nama Kota Palembang di tingkat provinsi justru harus terbebani persoalan minimnya dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah daerah.
Ktd Admin