Sementara itu, Ketua DPD LSM Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) RI Muara Enim, Harmani mengatakan, kehadiran perusahaan ataupun investasi di suatu daerah harusnya memberikan manfaat bagi warga. Selain menyerap tenaga kerja, pembangunan infrastruktur seperti akses jalan juga menjadi harapan bagi warga ketika perusahaan hadir di tengah mereka.
“Sekelas Pertamina ini kan sudah puluhan tahun beroperasi. Tentu, sudah banyak keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil perut bumi. Sehingga wajar jika warga menuntut perusahaan untuk melakukan perbaikan jalan,” ucapnya.
Apalagi, sambung Harmani, Pertamina cukup getol membangun akses jalan maupun infrastruktur di daerah lain. Seperti di Kota Prabumulih. Sejumlah akses jalan milik Pertamina di kawasan tersebut sudah banyak yang dicor. Hal ini, kata Harmani memicu kecemburuan sosial.
“Kenapa yang di Prabumulih dibangun, tapi untuk yang di Muara Enim tidak. Itu juga kan sama-sama aset Pertamina. Sama-sama ikut digunakan warga sebagai akses jalan,” terangnya.
Untuk itu, Harmani meminta Pj Bupati Muara Enim agar dapat mendesak perusahaan membangun akses jalan tersebut. “Jangan sampai nantinya warga kadung emosi hingga melakukan aksi berupa penutupan jalan dan lainnya,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional Sumatera Zona 4 yang telah dikonfirmasi belum memberikan jawaban. [R]